Menolak glorifikasi aktivis bukanlah bentuk penolakan terhadap kritik. Ini adalah kesalahpahaman yang sering kali terjadi. Kritik merupakan komponen penting dalam sebuah sistem demokrasi. Namun, glorifikasi membawa kita ke ranah yang lebih berbahaya, mirip dengan kultus, di mana setiap klaim, betapapun mulianya, dapat menciptakan risiko yang besar.
Aktivisme: Pilihan dengan Konsekuensi
Perlu kita klarifikasi bahwa aktivisme bukanlah profesi yang sakral. Ia merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh, sebuah pilihan yang sejak awal telah membawa konsekuensi tersendiri.
Seorang aktivis yang berjuang di bidang demokrasi, hak asasi manusia (HAM), atau demiliterisasi tidak hanya berjalan di jalur yang mulus. Sebaliknya, mereka memasuki wilayah yang sarat dengan konflik kepentingan, pertaruhan kekuasaan, serta berbagai risiko yang mengintai.
Pertanyaan yang Perlu Dipikirkan
Namun, mengapa saat risiko tersebut muncul, masyarakat seolah dipaksa untuk memberikan simpati yang sepihak?
Mengapa narasi yang dibangun selalu terkesan hitam-putih: aktivis sebagai korban dan negara sebagai pelaku tindakan menyimpang?
Apakah pendekatan semacam ini membantu kita memahami permasalahan yang ada? Atau justru menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks?
Kompleksitas Kekuasaan
Kekuasaan sebenarnya memiliki banyak dimensi. Sering kali, aktivis hanya memperhatikan satu aspek — dinding tertentu yang ingin mereka hancurkan.
Sementara itu, di balik dinding tersebut, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan: stabilitas nasional, kepentingan ekonomi, tekanan dari geopolitik, hingga konflik internal dalam masyarakat yang tidak selalu terlihat.
Negara dan Suara Rakyat
Negara tidak dapat berdiri di atas satu kaki saja. Ia tidak mungkin hanya mendengarkan satu suara, betapa kerasnya suara tersebut.
Inilah inti dari masalah glorifikasi aktivis: hal itu menciptakan ilusi adanya kebenaran moral tunggal. Seolah-olah aktivis selalu benar, sementara negara selalu salah.
Seakan-akan, tekanan yang diberikan oleh aktivis dianggap sebagai bentuk kepedulian, sedangkan kehati-hatian yang ditunjukkan negara dipandang sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai universal.
Realitas yang Tidak Sederhana
Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa beberapa aktivisme saat ini tidak bebas dari kepentingan global. Isu HAM, demokrasi, dan demiliterisasi memang merupakan isu universal, tetapi pada saat yang sama, mereka juga digunakan sebagai instrumen geopolitik.
Dari Asia Selatan hingga Amerika Latin, pola ini kembali terulang: tekanan melalui isu moral universal diikuti dengan delegitimasi pemerintah, kerusuhan yang berujung pada anarki, lalu intervensi — upaya untuk menjatuhkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pertanyaan Kritis tentang Aktivisme
Apakah semua aktivis terlibat dalam skenario ini? Tentu tidak. Namun, apakah kemungkinan tersebut ada? Jelas, ada.
Di sinilah pentingnya publik untuk berpikir kritis, tidak terjebak dalam romantisme perjuangan yang kadang tidak realistis.
Aktivis: Bukan Tokoh Tanpa Salah
Aktivis bukanlah sosok yang tidak bisa salah. Mereka dapat memiliki bias dan membawa agenda tertentu, baik yang mereka sadari maupun tidak. Sementara itu, negara memiliki mandat yang lebih kompleks, mengurus bukan hanya idealisme tetapi juga realitas yang meliputi keamanan, ekonomi, persatuan nasional, dan potensi konflik yang sering kali tersembunyi.
Apakah negara harus selalu tunduk pada tekanan dari aktivis? Jawabannya adalah tidak. Namun, negara berkewajiban untuk mendengar, mempertimbangkan, dan merespons, meskipun tidak selalu harus mengikuti semua tuntutan.
Dampak dari Tindakan Aktivis
Jika setiap bentuk tekanan direspon dengan mengikuti semua permintaan, yang terjadi bukanlah demokrasi, melainkan anarki yang dibalut dengan label moralitas.
Di sini, kita perlu jujur: banyak aktivis saat ini tidak hanya memberikan masukan. Mereka cenderung melakukan tekanan, memaksa pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka.
Mereka membentuk opini publik sedemikian rupa sehingga pemerintah merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti tuntutan tersebut.
Dialog atau Dominasi?
Dengan cara ini, proses itu bukan lagi dialog, melainkan bentuk dominasi yang dikemas dengan istilah “demokrasi” atau “HAM”. Publik sering kali enggan untuk mengkritik, takut dianggap anti-demokrasi atau tidak berpihak pada prinsip kemanusiaan.
Padahal, di sinilah letak jebakan yang sebenarnya. Demokrasi bukan sekadar soal kebebasan berbicara, tetapi juga tentang keseimbangan.
HAM: Perspektif yang Lebih Luas
Hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan kolektivitas. Demiliterisasi bukan sekadar pengurangan peran militer, tetapi juga memastikan bahwa negara tetap memiliki daya tahan yang cukup.
Apakah aktivis mempertimbangkan semua aspek ini? Atau mereka hanya fokus pada satu narasi yang paling mudah dipasarkan?
Fokus pada Isu yang Sering Terabaikan
Memang, tindakan brutal terhadap aktivis, seperti penyerangan dengan air keras, sangat memprihatinkan. Namun, bagaimana dengan kasus lain yang sering terabaikan, seperti pilot yang diculik dan dibunuh oleh kelompok bersenjata? Atau tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan, guru-guru yang dianiaya, dan sekolah yang dibakar di Papua? Aparat yang berusaha mengamankan mereka dan mengejar pelaku pun berjatuhan satu per satu.
Suara yang Hilang
Di mana suara para aktivis HAM dalam konteks ini?
Menolak glorifikasi aktivis bukan berarti membungkam kritik, tetapi lebih pada menempatkan mereka dalam konteks yang proporsional: sebagai bagian dari ekosistem demokrasi, bukan sebagai pusat dari segala kebenaran.
Karena ketika satu kelompok, apa pun itu, mulai dipandang sebagai kebenaran absolut, saat itulah demokrasi kehilangan arah dan akalnya.