DPRD Tebing Tinggi Mendorong OPD Selesaikan Temuan BPK, Jaspel Nakes, dan Layanan Air Bersih

Pembahasan mengenai tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 telah menjadi fokus utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi yang berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026. Seluruh fraksi di DPRD memberikan catatan penting dan rekomendasi yang menekankan perlunya Pemko Tebing Tinggi untuk tidak hanya menjalankan program dan anggaran, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pentingnya Tindak Lanjut Temuan BPK

DPRD, khususnya fraksi Golkar dan Demokrat, menekankan bahwa Pemko harus segera menanggapi berbagai temuan BPK RI yang berkaitan dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di berbagai sektor. Temuan-temuan ini bukanlah sekadar catatan administratif; setiap rekomendasi yang diberikan perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Pentingnya komitmen ini terletak pada upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari sisi penggunaan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Hal ini menjadi krusial agar pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan dan memberikan pelayanan yang optimal.

Fokus pada Layanan Kesehatan

Dalam hal pelayanan kesehatan, DPRD juga memberikan perhatian khusus. Masalah belum dibayarkannya jasa pelayanan (jaspel) untuk dokter dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Kota Tebing Tinggi (RSKP) menjadi sorotan utama. DPRD menekankan bahwa hak-hak para tenaga kesehatan yang telah berkontribusi dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah. Jika tidak ditangani dengan cepat, situasi ini dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat.

Urgensi Pengangkatan Direktur PDAM

Fraksi PDI Perjuangan juga menggarisbawahi perlunya pengangkatan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memastikan bahwa layanan air bersih tetap terjaga. Tanpa kepemimpinan yang jelas, pengelolaan layanan air bersih dapat terganggu, yang tentunya akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat.

Penting bagi pemerintah kota untuk bertindak cepat dalam hal ini agar kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan betapa vitalnya kepemimpinan yang efektif dalam sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan dan Infrastruktur yang Perlu Diperhatikan

Selain isu kesehatan dan air bersih, DPRD juga menyoroti pendidikan dan infrastruktur sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fraksi Keadilan dan Pembangunan yang diwakili oleh Ernawati menyampaikan permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu usulan yang diajukan adalah penganggaran pakaian sekolah gratis bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Usulan ini mendapatkan dukungan dari lima fraksi lainnya, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan prioritas bersama. Pemberian bantuan pakaian sekolah diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang kurang mampu dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Perhatian Terhadap Transportasi dan Kebersihan Kota

Masalah transportasi juga menjadi perhatian, di mana DPRD meminta Dinas Perhubungan untuk menambah jumlah petugas di ruas jalan yang padat, terutama pada jam sibuk. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Misalnya, penambahan petugas di Jalan Sisingamangaraja di depan SMP Muhammadiyah sangat diperlukan agar lalu lintas dapat terkelola dengan baik.

Selain itu, persoalan kebersihan kota tidak luput dari perhatian. Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk meningkatkan jumlah kontainer sampah di lokasi-lokasi yang membutuhkan. Dengan penanganan yang serius terhadap masalah persampahan, Tebing Tinggi dapat mempertahankan citranya sebagai kota yang bersih dan nyaman untuk ditinggali.

Optimalisasi Pasar dan Pengelolaan Fasilitas Publik

Fraksi NasDem juga mengangkat isu kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang dinilai masih kurang optimal. Banyak ruas jalan di kota yang belum memiliki penerangan yang memadai, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan di malam hari. NasDem juga menginginkan pemerintah kota untuk mengoptimalkan pengoperasian pasar-pasar yang ada, seperti Pasar Gurami, Pasar Inpres, dan Pasar Kain, agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Optimalisasi pasar ini sangat penting, karena fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang tidak maksimal hanya akan menjadi pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Perbaikan Pengelolaan Kolam Renang

Dalam konteks pelayanan publik, DPRD juga menyoroti pengelolaan kolam renang yang dinilai masih memerlukan langkah-langkah konkret. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) diminta untuk segera melakukan perbaikan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa kolam renang dapat menjadi sarana rekreasi dan olahraga yang aman dan nyaman bagi warga.

Menuntut Tindakan dari Pemko Tebing Tinggi

Secara keseluruhan, catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemko Tebing Tinggi. Isu-isu terkait pelayanan dasar, fasilitas publik, pengelolaan keuangan, dan kinerja OPD menjadi perhatian utama. Meskipun terdapat berbagai kritik dan masukan, semua fraksi DPRD akhirnya sepakat untuk menerima pengajuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/LKPD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Melalui langkah-langkah konkret yang diambil berdasarkan rekomendasi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjawab berbagai tantangan yang ada. Dengan kejelasan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, Pemko Tebing Tinggi dapat membangun kepercayaan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.