Tingkatkan Kritisitas Pembacaan APBD Ciamis: Mengapa ASN Perlu Meningkatkan Kinerja?

Membaca postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis untuk tahun 2026 memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah setiap rupiah yang diinvestasikan dari uang publik benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat? Dengan banyaknya alokasi anggaran, penting bagi kita untuk mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Memahami Kritisitas Pembacaan APBD

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau menciptakan antagonisme antara ASN dan tenaga sukarela maupun non-ASN. Sebaliknya, hal ini merupakan kesempatan untuk mengeksplorasi sesuatu yang lebih mendalam: bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa setiap individu dalam birokrasi memiliki beban kerja yang sepadan, ukuran kinerja yang jelas, dan kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Diskusi mengenai APBD Ciamis 2026 harus dimulai dari sini. Fokus kita seharusnya tidak pada menuduh ASN, tetapi pada memeriksa sistem yang ada. Kita sering kali mendengar cerita tentang tenaga non-ASN yang dibebani dengan banyak pekerjaan operasional, sementara ASN yang memiliki jabatan formal terkadang terlihat memiliki beban kerja yang lebih ringan. Namun, saya tidak ingin menjadikan narasi tersebut sebagai kesimpulan yang terburu-buru.

Memeriksa Data dan Fakta

Bagi saya, penting untuk mendasarkan persepsi pada data yang akurat. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan meliputi:

• Apakah terdapat ketimpangan dalam beban kerja di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
• Berapa banyak pegawai yang memiliki beban kerja tinggi dibandingkan dengan yang rendah?
• Pekerjaan apa saja yang dijalankan oleh ASN, PPPK, dan tenaga non-ASN?
• Seberapa banyak pekerjaan operasional yang bergantung pada tenaga non-ASN?
• Apakah kita memiliki data yang cukup untuk menganalisis situasi ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan asumsi semata. Saya mendorong Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk membuka akses pada data analisis beban kerja setiap OPD, agar masyarakat dapat melihat situasi ini dengan lebih objektif.

Sayangnya, dalam dokumen yang menjadi dasar pembahasan ini, data yang mendetail mengenai jumlah PNS, PPPK penuh waktu, dan tenaga non-ASN per OPD, serta hasil analisis beban kerja, masih belum tersedia dalam dokumen publik yang dapat diverifikasi. Kekosongan data ini jauh lebih penting untuk diperbincangkan dibandingkan sekadar memperdebatkan istilah “ASN santai” atau “sukwan sibuk”.

Kritik Sebagai Alat Perbaikan

Kritik yang konstruktif seharusnya tidak hanya berhenti pada tuduhan, melainkan harus menghasilkan pertanyaan yang dapat diuji dan mendorong perbaikan. Misalnya, mari kita lihat lebih dalam mengenai alokasi anggaran yang masuk ke aparatur.

Dalam APBD awal 2026, pendapatan daerah Kabupaten Ciamis ditetapkan sebesar Rp2.330.374.425.040, dengan belanja daerah mencapai Rp2.480.374.425.040. Melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2026, belanja daerah kemudian bertambah menjadi Rp2.525.540.350.040, mencatat defisit sebesar Rp195.165.925.000. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pagu belanja pegawai untuk Ciamis pada tahun 2026 mencapai Rp1.128,90 miliar, yang berarti sekitar 46 persen dari total belanja awal.

Fungsi Belanja Pegawai

Walaupun angka 46 persen tersebut cukup signifikan, penting untuk diingat bahwa belanja pegawai memiliki tujuan yang jelas. Pemerintah memerlukan aparatur untuk menyediakan pelayanan publik yang optimal. Tanpa didukung oleh guru, tenaga kesehatan, pegawai administrasi, dan berbagai aparatur pemerintahan lainnya, pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan baik.

Namun, masalah yang lebih mendasar bukan hanya berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk aparatur, tetapi lebih pada apa yang kita dapatkan dari pengeluaran tersebut. Apakah pelayanan menjadi lebih cepat? Apakah administrasi masyarakat menjadi lebih mudah? Apakah pendidikan dan kesehatan mendapatkan pelayanan yang lebih baik? Atau kita hanya merasa puas karena anggaran sudah terserap, tanpa melihat dampak yang ditimbulkan?

Nilai untuk Uang: Evaluasi Kinerja

Di sinilah konsep nilai untuk uang (value for money) menjadi sangat penting. Kita perlu menilai tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Artinya, kita tidak hanya menanyakan apakah pemerintah menggunakan anggaran secara ekonomis, tetapi juga apakah anggaran tersebut menghasilkan keluaran yang optimal dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Satu data yang patut diperhatikan adalah realisasi belanja daerah pada semester pertama 2026, yang baru mencapai sekitar 29 persen dari total pagu, sementara realisasi belanja pegawai sudah mencapai Rp521,33 miliar atau 46,18 persen dari pagunya. Di sisi lain, realisasi belanja barang dan jasa hanya mencapai Rp152,30 miliar atau 23,20 persen dari pagunya. Meskipun tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan bahwa kondisi ini menunjukkan pemborosan, perbedaan dalam kecepatan serapan tersebut harus menjadi bahan evaluasi.

Pertanyaan Kritis untuk Masa Depan

Pertanyaan yang lebih mendasar yang harus diajukan adalah: setelah uang tersebut dibelanjakan, apa yang berubah bagi masyarakat? Ini adalah cara berpikir yang perlu kita adopsi secara kolektif. Serapan anggaran hanyalah indikator administratif, sedangkan pelayanan publik adalah pengalaman nyata yang dialami masyarakat. Keduanya tidak selalu sejalan.

Transisi dan Perbaikan yang Berkelanjutan

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, daerah yang belanja pegawainya masih berada di atas ambang 30 persen diberikan masa transisi selama lima tahun. Namun, masa transisi ini tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Justru, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang ada.

Kritik yang konstruktif dan data yang transparan seharusnya menjadi fondasi untuk memperbaiki kinerja ASN dan efektivitas penggunaan anggaran di Kabupaten Ciamis. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.