Enam Lokasi Tambang Ilegal Polda Banten Tertangkap, Tujuh Pelaku Ditetapkan Tersangka

Di tengah upaya pemerintah untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten mengungkapkan keberhasilannya dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di enam lokasi berbeda di wilayah Banten. Pengungkapan ini tidak hanya menjerat pelaku tambang, tetapi juga mengaitkan mereka dengan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi, yang semakin memperparah masalah hukum di sektor ini. Dengan tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, Polda Banten menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik.

Lokasi Tambang Ilegal di Banten

Pengungkapan ini mencakup enam lokasi yang tersebar di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Aktivitas tambang ilegal ini berlangsung tanpa izin resmi dan telah beroperasi selama dua hingga enam bulan. Pelaku menggunakan alat berat, seperti excavator, untuk mengekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya secara sembunyi-sembunyi.

Berikut adalah lokasi-lokasi yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal:

• Kabupaten Tangerang
• Kabupaten Serang
• Kabupaten Lebak
• Lokasi yang tidak terdaftar di izin usaha pertambangan
• Area yang tidak sesuai dengan ketentuan pertambangan resmi

Metode Operasional Pelaku

Para pelaku yang terlibat dalam operasi ini menggunakan berbagai teknik untuk menghindari deteksi, termasuk pengolahan dan pemurnian emas di lokasi yang tidak berizin. Mereka juga melakukan penambangan dengan alat berat, yang jelas melanggar undang-undang pertambangan yang berlaku.

Selain kegiatan penambangan, mereka juga terlibat dalam penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Para pelaku membeli bahan bakar jenis solar di SPBU untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, menggunakan kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung lebih banyak bahan bakar.

Penegakan Hukum dan Tindakan Polda Banten

Kombes Pol Yudhis Wibisana, selaku Dirreskrimsus Polda Banten, menegaskan bahwa pengungkapan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal. “Polda Banten bersama Polres jajaran meningkatkan penegakan hukum serta pengawasan terhadap semua bentuk pelanggaran di sektor ini,” katanya dalam konferensi pers yang diadakan di DPUPR Provinsi Banten.

Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten selama bulan Juli hingga Agustus 2026. Mereka berhasil mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas ilegal yang berlangsung di area yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Identifikasi Tersangka

Dari pengungkapan ini, tujuh orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Para tersangka terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang usia, mulai dari 26 hingga 46 tahun. Identitas mereka adalah sebagai berikut:

• JN (36 tahun)
• MF (34 tahun)
• AM (30 tahun)
• DN (28 tahun)
• RD (40 tahun)
• RH (26 tahun)
• AS (46 tahun)

Selain itu, satu pelaku lainnya masih dalam proses penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

Barang Bukti yang Ditemukan

Dalam operasi ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang mendukung tindakan hukum terhadap para pelaku. Beberapa barang bukti yang disita antara lain:

• Sembilan unit excavator
• Surat jalan dan hasil penjualan
• Batuan yang mengandung emas
• Peralatan pengolahan emas seperti gulundung, gembosan, kowi, palu, dan blower
• Uang tunai sebesar Rp6,2 juta yang digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi
• Satu unit mobil boks yang telah dimodifikasi

Barang bukti ini akan menjadi kunci dalam proses hukum yang akan dijalani oleh para tersangka di pengadilan.

Ancaman Hukum bagi Tersangka

Para pelaku pertambangan ilegal dijerat dengan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukuman bagi mereka adalah penjara dengan maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Sementara itu, pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi akan dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat berujung pada hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan Ilegal

Polda Banten mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan setiap aktivitas ilegal yang terjadi di sektor pertambangan maupun distribusi minyak dan gas. “Kami mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi jika menemukan aktivitas yang mencurigakan,” ungkap Yudhis.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kejahatan yang merugikan negara. Dengan bekerjasama, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat menjaga keadilan dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Komitmen Polda Banten

Polda Banten berkomitmen untuk terus melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan melindungi sumber daya alam yang ada.

Dengan keberhasilan dalam mengungkap praktik pertambangan ilegal dan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, Polda Banten telah menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di wilayahnya. Ke depan, mereka akan terus berupaya untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan di sektor pertambangan.