Kadin Sumut Mendukung Inisiatif Gubsu Bobby Nasution Kolaborasi 10 Provinsi Atasi Ketimpangan Pertumbuhan

Inisiatif Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk membangun kolaborasi antar sepuluh provinsi di Sumatera menjadi sorotan penting dalam upaya mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang berlangsung di Hotel JW Marriott Medan, para pemimpin daerah dan stakeholder lainnya berkumpul untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan. Hal ini semakin mendesak mengingat kontribusi Pulau Sumatra terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai 22,08 persen pada triwulan I-2026.

Mengapa Kolaborasi Ini Penting?

Keterpisahan antara provinsi di Sumatera selama ini menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Bobby Nasution, dalam pertemuan tersebut, mengemukakan bahwa kolaborasi antarprovinsi dapat membawa perubahan signifikan. Firsal, perwakilan Kadin Sumut, menyatakan dukungannya atas inisiatif ini, yang dianggap sebagai langkah maju untuk mengatasi masalah yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Firsal menegaskan, “Selama ini, setiap provinsi beroperasi secara terpisah, padahal jika kita bersatu, dampaknya akan jauh lebih besar.” Dengan mengintegrasikan potensi dan sumber daya, Sumatera dapat memaksimalkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Empat Skema Kolaborasi yang Diusulkan

Bobby Nasution memaparkan empat skema kolaborasi yang dirancang untuk meningkatkan interaksi antarprovinsi:

• Integrasi Rantai Nilai: Menghubungkan komoditas unggulan dari basis produksi ke basis industri, contohnya adalah hilirisasi kelapa sawit yang saat ini baru menghasilkan 120 produk turunan.
• Pembangunan Kawasan Logistik: Menciptakan jalur logistik terintegrasi antarprovinsi, termasuk usulan jalur kereta yang menghubungkan Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat ke pelabuhan ekspor.
• Kerja Sama Proyek: Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi serta sindikasi delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk alternatif pembiayaan.
• Penguatan Stabilitas Harga Pangan: Melalui skema buffer stock antarwilayah untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Potensi yang Belum Dimaksimalkan

Data menunjukkan bahwa Pulau Sumatra menyumbang lebih dari Rp1.361 triliun terhadap PDB nasional, dan meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun pada semester I-2026. Meskipun kontribusi ini cukup signifikan, Firsal menganggap angka tersebut masih jauh dari potensi riil yang dapat dicapai.

“Banyak komoditas seperti karet, kopi, dan kelapa sawit masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Jika hilirisasi dapat berjalan dan konektivitas antarprovinsi dibangun, saya yakin kontribusi ekonomi Sumatera akan meningkat,” ungkap Firsal. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memperkuat jaringan dan infrastruktur agar potensi ekonomi yang ada dapat dioptimalkan.

Manfaat Kolaborasi bagi Pertumbuhan Ekonomi

Keempat skema yang diusulkan tidak hanya berpotensi meningkatkan kontribusi Sumatera secara keseluruhan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing provinsi. Dengan meningkatkan efisiensi jalur logistik dan menurunkan biaya distribusi, setiap provinsi akan merasakan dampak positif.

Firsal menjelaskan, “Jika jalur logistik lebih efisien, nilai tambah produk juga akan meningkat. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada satu daerah, tetapi akan merata di seluruh provinsi yang terlibat.” Dengan demikian, kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan.

Menjawab Ketimpangan Antara Provinsi

Salah satu tantangan terbesar di Sumatera adalah ketimpangan ekonomi antarprovinsi. Selama ini, Sumut dikenal sebagai penyumbang PDRB terbesar, sementara provinsi lain sering kali tertinggal. “Integrasi rantai nilai dan jalur logistik dapat membantu provinsi yang tertinggal untuk mendapatkan keuntungan dari nilai tambah, bukan hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah,” tambah Firsal.

Harapan ini sejalan dengan pandangan Gubernur Jambi, Al Haris, yang menegaskan pentingnya kerja sama antarprovinsi untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik. “Kami berharap inisiatif ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memperkuat ekonomi daerah masing-masing,” ujarnya.

Sinergi dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Inisiatif yang digagas oleh Gubernur Bobby Nasution juga sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung agenda pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, upaya penyatuan sepuluh gubernur ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi merupakan momentum untuk menghapus sekat birokrasi demi konektivitas pembangunan di kawasan barat Indonesia.

“Jika daerah bergerak bersama dan pusat mendukung, kombinasi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan,” pungkas Firsal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Sumatera sebagai salah satu kawasan strategis di Indonesia.

Dukungan Kadin Sumut terhadap Inisiatif Ini

Sebagai wakil dari dunia usaha di Sumatera Utara, Kadin siap memberikan dukungan penuh terhadap implementasi kolaborasi ini. Firsal menegaskan komitmennya untuk mendorong pelaku usaha agar terlibat dalam skema hilirisasi komoditas dan proyek infrastruktur lintas provinsi yang diusulkan. “Kami akan terus mengawal dari sisi dunia usaha. Jika pemerintah daerah di Sumatera sudah bersatu, dunia usaha harus aktif berpartisipasi agar kolaborasi ini benar-benar memberikan hasil yang nyata,” tegas Firsal.

Dengan semangat kolaboratif ini, diharapkan Sumatera dapat menjadi model untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mengurangi ketimpangan antarprovinsi, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.