Rapat Paripurna DPRD Kepri: Penyampaian APBD Perubahan 2026 Secara Resmi

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Agustus 2026 menjadi momen penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dalam forum tersebut, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, SE., MM, secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Dengan agenda yang krusial ini, DPRD berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran daerah dapat dialokasikan secara efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin Rapat dan Kehadiran Penting

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd. Dalam acara tersebut, Gubernur H. Ansar Ahmad hadir secara langsung, didampingi oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tamu undangan penting lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Penyampaian Dokumen Penting

Dalam momen yang penuh makna ini, Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan dokumen Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 kepada Pimpinan DPRD. Penyampaian dokumen ini merupakan langkah awal dalam proses pembahasan anggaran yang lebih mendalam, di mana setiap pihak diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif.

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026

Dalam kesempatan itu, Gubernur menguraikan bahwa tema pembangunan daerah untuk tahun 2026 adalah “Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Tema ini mencakup tiga prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan anggaran daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan yang dimaksud meliputi:

• Akselerasi pengelolaan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
• Peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana;
• Pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi;
• Pelestarian budaya Melayu untuk memperkuat identitas daerah;
• Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Gubernur Ansar juga menyampaikan informasi mengenai perubahan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Secara keseluruhan, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp24.073.484.640,60, dari target awal yang ditentukan dalam APBD Murni 2026.

Rincian Target Pendapatan

“Pendapatan daerah yang awalnya ditargetkan sebesar Rp3.312.655.778.935,00, kini meningkat menjadi Rp3.336.729.263.575,60,” ungkap Gubernur. Peningkatan ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam memaksimalkan potensi pendapatan melalui berbagai sumber yang ada.

Belanja Daerah yang Meningkat

Belanja daerah juga mengalami peningkatan, dengan angka yang tercatat naik sebesar Rp23.195.062.006,53. Dari semula yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp3.544.209.624.327,00, kini menjadi Rp3.567.404.686.333,53. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui alokasi anggaran yang lebih besar.

Pembiayaan Daerah yang Menurun

Namun, dalam aspek pembiayaan daerah, terjadi penurunan sebesar Rp878.422.634,07. Dari anggaran awal sebesar Rp231.553.845.392,00, kini berkurang menjadi Rp230.675.422.757,93. Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya keuangan.

Harapan Gubernur untuk Rancangan Anggaran

Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar berharap agar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat segera dibahas dan disetujui. Ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama agar rancangan perubahan APBD dapat ditetapkan tepat waktu dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.

Penutupan Rapat dan Agenda Berikutnya

Setelah selesai membahas anggaran, rapat dilanjutkan dengan Paripurna Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025-2026. Selanjutnya, agenda berlanjut dengan Paripurna Pembukaan Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2026-2027. Kegiatan ini diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menandakan sikap kebangsaan dan komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik.