Dalam dunia kedokteran, isu mengenai status pendidikan dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh lulusan pendidikan profesi dokter menjadi sorotan penting. Di tengah ketidakpastian yang dialami oleh para retaker dokter, Ketua Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI), Mikawirdani, menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto bersedia turun tangan untuk memberikan solusi yang tepat. Hal ini diungkapkan dalam sebuah diskusi publik yang bertemakan “Menata Kesempatan yang Adil bagi Retaker Indonesia: Tantangan dan Solusi ke Depan — Mengejar Hak Asasi Manusia untuk Dokter Muda” yang berlangsung di Ruang Literasi Kaliurang, Yogyakarta, pada 19 September 2026.
Pesan Penting untuk Presiden
Dalam forum tersebut, Mikawirdani menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap ribuan dokter yang terjebak dalam ketidakpastian akibat hilangnya hak-hak mereka. Ia mengungkapkan, “Bapak Presiden Prabowo, kami mohon perhatian Anda. Ada ribuan dokter yang terkatung-katung karena keadilan dan hak kami dirampas. Mohon berikan solusi yang terbaik. Kami ingin hak ijazah kami, karena seharusnya kami sudah menjadi dokter,” ungkapnya dengan penuh harap.
Masalah yang Dihadapi Retaker
Mikawirdani menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh para retaker dokter tidak hanya berkisar pada kelulusan ujian kompetensi. Ia mengusulkan agar ada pemisahan yang jelas antara pendidikan profesi di perguruan tinggi dan proses pengujian kompetensi dokter. Dengan demikian, penyelesaian untuk masalah retaker tidak akan menimbulkan ketidakpastian baru.
Kebijakan yang Belum Memadai
Lebih lanjut, Mikawirdani juga mengkritisi kebijakan baru yang ada, yang dinilai belum cukup menjawab kebutuhan mendasar para retaker. Ia berpendapat bahwa solusi harus berfokus pada kepastian status akademik, pengakuan terhadap pendidikan yang telah dijalani, serta pemberian hak yang melekat setelah menyelesaikan pendidikan profesi dokter.
Langkah Hukum yang Ditempuh
Dalam perjuangannya, Mikawirdani tidak ragu untuk mengambil langkah hukum terkait keputusan yang dinilai merugikan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi. “Tidak ada pernyataan DO (Drop Out), dan tidak ada dasar hukum untuk men-DO-kan kami yang telah menyelesaikan pendidikan dokter,” tegasnya.
Pendidikan Kedokteran yang Panjang
Dalam diskusi tersebut, dr. Dinda Rizki Hutari, seorang dokter dari RS Sadewa Yogyakarta, menyoroti pentingnya memahami konteks panjangnya pendidikan kedokteran. Ia menjelaskan bahwa pendidikan dokter melibatkan proses pembelajaran akademis yang berlangsung sekitar empat tahun, diikuti dengan pendidikan klinis di rumah sakit sebelum calon dokter menjalani ujian kompetensi untuk memperoleh kewenangan praktik.
Perlunya Pendampingan Khusus
Dr. Dinda mengungkapkan bahwa ada tantangan besar saat seorang dokter merasa sudah cukup berkompetensi, namun belum memiliki kewenangan klinis. “Ketika kita sudah merasa siap, tetapi tidak memiliki kewenangan klinis, itu menjadi masalah,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya adanya mekanisme pendampingan dan evaluasi khusus bagi peserta yang belum lulus ujian kompetensi, karena tekanan yang mereka hadapi sangat berbeda.
Menjaga Kompetensi Melalui Sertifikasi
Di sisi lain, dr. Dinda menyatakan bahwa sertifikasi profesi tetap diperlukan untuk memastikan kompetensi dokter. Namun, proses dan mekanisme sertifikasi harus dijalankan secara konsisten dan responsif terhadap masalah yang ada di lapangan. “Ketika tata cara ujian, waktunya, prosesnya, dan sistemnya tidak berjalan secara holistik, pasti ada efek yang tidak terduga,” ungkapnya.
Masalah Kebijakan Publik dalam Pendidikan Kedokteran
Dari sudut pandang kebijakan publik, akademisi Universitas Diponegoro, Satria Aji, menilai isu retaker menjadi kompleks karena melibatkan beberapa rezim kewenangan, khususnya dalam sektor pendidikan tinggi dan kesehatan. Ia berpendapat bahwa perbedaan yurisdiksi dan tata kelola bisa memperlambat penyelesaian kasus jika tidak ada koordinasi kebijakan yang solid.
Kepentingan Publik Harus Diutamakan
Satria Aji menekankan pentingnya pemerintah untuk mengembalikan fokus pada kepentingan publik dan membangun kebijakan berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Ia juga menyoroti perlunya pemerataan dokter di seluruh wilayah sebagai isu yang harus diintegrasikan dengan tata kelola pendidikan dan sertifikasi. “Ruang kebijakan tidak seharusnya hanya ditentukan oleh kepentingan elit institusi,” terangnya dengan tegas.
- Perhatian terhadap hak-hak dokter muda.
- Pemisahan antara pendidikan profesi dan ujian kompetensi.
- Perlunya mekanisme pendampingan untuk retaker.
- Pentingnya sertifikasi untuk menjaga kompetensi.
- Koordinasi kebijakan yang kuat antara sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam diskusi publik ini, jelas terlihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh para retaker dokter bukanlah perkara sepele. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah, serta pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan pendidikan kedokteran, diharapkan masalah ini dapat teratasi dengan baik, memberikan keadilan bagi para lulusan pendidikan profesi dokter di Indonesia.
